Home | Archive | About Us | Contact Us | Submit Article       



Home » Pajak » Pajak Penghasilan » Objek Pajak Penghasilan


Objek Pajak Penghasilan

Category on Pajak Penghasilan


Apa yang dimaksud Objek pajak Penghasilan?

Oleh : Agus Sulaeman

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan atau dengan kata lain setiap tambahan dari kemampuan ekonomis yang diperoleh atau yang diterima WP (wajib pajak), baik itu yang bersumber dari Indonesia ataupun bukan dari Indonesia, yang dapat dipergunakan unrtuk komsumsi ataupun untuk menambah harta WP yang bersangkutan dengan nama serta dalam bentuk lainnya.

sesuai dengan undang-undang PPH no. 38 tahun 2008 pasal 4 (1) maka objek pajak penghasilan adalah sbb:

  1. Imbalan atau penggantian berkaitan dengan jasa atau pekerjaan yang diperoleh atau diterima termasuk tunjangan, upah, gaji, bonus, komisi, honorarium, uang pensiun, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk apapun kecuali telah ditentukan atau diatur UU pajak penghasilan;
  2. Hadiah dari pekerjaan, undian, penghargaan ataupun kegiatan;
  3. Laba usaha;
  4. Keuntungan dari penjualan atau dari pengalihan kekayaan termasuk didalamnya;
Objek Pajak Penghasilan
  • Keuntungan dari pengalihan kekayaan kepada persekutuan, perseroan, dan bdan usaha lainnyasebagai pengganti dari saham ataupun penyertaan modal;
  • Keuntungan karena pengalihan kekayaan berupa bantuan, hibah, sumbangan, kecuali yang telah diberikan kepada saudara kandung atau keluarga dalam satu garis keturunan lurus dalam satu derajat, dan badan sosial, pndidikan, keagamaan, pengusaha mikro termasuk koperasi yang telah ditetapkan menteri keuangan, selama tidak ada kaitan dengan usaha, kepemilikan, pekerjaan ataupun penguasaan antara pihak ybs;
  • Keuntungan dari likuidasi, peleburan, penggbungan, pemecahan, pemekaran ataupun pengambil-alihan usaha;
  • Keuntungan yang diterima persekutuan, perseroan, dan badan-badan lainnya karena pengalihan kekayaan kepada para pemegang saham, anggota atau sekutu;
  • Keuntungan yang diperoleh karena penjualan maupun pengalihan baik itu sebagian ataupun seluruh hak dari penambangan, tanda ikut serta didalam pembiayaan ataupun permodalan didalam perusahaan pertambangan.
  1. Penerimaan kembali dari pembayaran pajak yg telah dibebankan atau dibiayakan;
  2. Bunga yaitu termasuk diskonto, premium, dan imbalan dari jaminan pengembalian dari utang;
  3. Dividen yang dengan nama serta dalam bentuk lainnya, termasuk dividen yang berasal dari perusahaan asuransi untuk pemegang polis serta pembagian SHU koperasi;
  4. Imbalan atau royalti dari penggunaan hak;
  5. Sewa serta penghasilan lainnya yang kaitannya dengan penggunaan kekayaan;
  6. Perolehan atau penerimaan pembayaran berkala;
  7. Keuntungan dari pembebasan utang, terkecuali s.d jumlah tertentu yang telah diatur dan ditetapkan dengan (PP) Peraturan Pemerintah;
  8.  Keuntungan dari selisih kurs valas;
  9. Selisih kelebihan dari penilaian kembali suatu aktiva;
  10. Premi asuransi;
  11. Iuran yang diperoleh atau diterima perkumpulan dari anggota yg terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas;
  12. Tambahan harta netto yang bersumber dari pendapatan yang belum dipungut pajaknya;
  13. Penghasilan/Pendapatan dari usaha yang bebasis syariah;
  14. Imbalan bungaseperti yang dimaksudkan dalam UU yang telah mengatur tentang ketentuan umum serta tatacara perpajakan;
  15. Surplus (BI) Bank Indonesia.

Objek Pajak : yang dikenakan Pajak penghasilan bersifat final yaitu atas penghasilan seperti :

dalam undang-undang PPH no. 38 tahun 2008 pasal 4 (2) maka objek pajak penghasilan yang bersifat final adalah sbb :

  • Pendapatan berbentuk hadaiah undian;
  • Tabungan dan bunga deposito;
  • Pendapatan dari transaksi atas pengalihan harta berbentuk bangunan atau dan atau tanah;
  • Pendapatan dari transaksi sekuritas dan saham di BE / bursa efek;
  • Penghasilan lainnya yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Bukan Objek pajak

sesuai dengan undang-undang PPH no. 38 tahun 2008 pasal 4 (3) maka yang tidak termasuk dari objek pajak penghasilan adalah sbb :

  1. Adalah :
    1. Sumbangan atau bantuan termasuk zakat yang diperoleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan atau dibentuk oleh pemerintah serta para penerima zakat yg berhak ataupun sumbangan keagamaan yg bersifat wajib bagi penganut agama tersebut yang telah diakui di negara Indonesia;
    2. kekayaan hibahan yang telah diterima oleh keluarga kandung satu garis keturunan yang lurus dalam satu derajat, dan oleh badan-badan keagamaan atau badan sosial, pendidikan, pengusah mikro termasuk koperasi ataupun OP yang menjalankan kegiatan usaha mikro yang telah ditentukan dan diatur sesuai dengan PMK selama tidak berhubungan dengan usaha, kepemilikan, pekerjaan, ataupun penguasaan antara pihak ybs;
    3. Warisan;
    4. kekayaan termasuk didalamnya setoran tunai yang diperoleh oleh badan atas pengganti saham atau penggantian dari penyertaan modal;
    5. imbalan atau penggantian berkaitan dengan jasa atau pekerjaan yang diperoleh atau diterima berupa natura atau kenikmatan dari WP atau pemerintah, terkecuali yang diberikan buikan dari WP, WP yang telah dikenakan PPH final atau WP yang telah menggunakan norma perhitungan khusus / deemed profit seperti dimaksudkan didalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan;
    6. pembayaran berasal dari perusahan bidang asuransi kepada OP berkaitan dengan asuransi dwiguna, kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan beasiswa;
    7. bagian laba atau deviden yang diteima perseroan terbatas karena sebagai wajib pajak dalam negeri, BUMN, koperasi, BUMD dari penyertaan atas modal pada BUT yang berkedudukan, bertempat, serta didirikan di negara Indonesia dengn memenuhi syarat sbb :
  • deviden bersumber dari cadangan profit / laba ditahan;
  • bagi BUMN, BUMD, dan perseroan terbatas yang memperoleh deviden, karena kepemilikan saham pada badan yg membagikan deviden minimal 25% dari total jumlah modal keseluruhan yang telah disetor;
  1. iuran yang diperoleh atau diterima dana pensiun dimana pendiriannya telah disahkan MK, baik yang telah dibayar oleh si pemberi kerja ataupun pegawai;
  2. penghasilan atas modal yang telah ditanamkan oleh DaPen dalam bidang tertentu sesuai ketetapan KMK;
  3. bagian laba yang diperoleh atau diterima anggota dari PK (perseroan Komanditer) dimana modalnya tidak terbagi atas sejumlah saham-saham, firma, persekutuan, kongsi, serta perkumpulan termasuk pemegang unit-unit penyertaan dari kontrak investasi secara kolektif;
  4. pendapatan yang diterima atau diperoleh perusahaan join venture atau modal venturadalam bentuk bagian laba yang berasal dari badan uasha yang berpasangan yang didirikan serta menjalankan kegiatan usaha di negra Indonesia yaitu dengan syarat sbb:
  • berupa perusahaan atau kecil serta menengah ataupun yang menjalankan usaha dalam sektor usaha yang sesuai dengan ketetapan KMK;
  • sahamnya tidak di perjualbelikan atau diperdagangkan pada bursa efek di negara Indonesia.
  1. Beasiswa yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan PMK, yaitu :
  • Diperoleh atau diterima WNI dari WP pemberi beasiswa untuk mengikuti baik itu pendidikan formal ataupun non formal yang telah terstruktur di luar negri ataupun di dalam negeri;
  • Tidak mempunyai keterkaitan istimewa dengan komisaris, pemilik, pengurus atau direksi dari WP pemberi beasiswa;
  • Komponen beasiswa adalah terdiri atas biaya pendidikan untuk dibayarkan ke lembaga atau sekolah, biaya ujian, serta biaya penelitian yg berhubungan dengan bidang pembelajaran / studi yg diambil, juga biaya pembelian buku, atau biaya komsumsi/hidup yang sesuai dan wajar dengan lokasi daerah tempat belajar;
  1.  Sisa kelebihan yang diperoleh atau diterima lembaga nirlaba atau badan yang bergerak di bidang pendidikan atau penelitian serta pengembangan, yang terdaftar di instansi yg membidanginya, yang diinvestasikan kembali dalam bentuk prasarana dan sarana kegiatan dalam bidang pendidikan serta pengembangan dan penelitian dalam kurun waktu maksimal 4 tahun sejak diterimanya kelebihan sisa tersebut;
  2. Santunan atau bantuan yang dibayarkan badan penyelengara jaminan sosial untuk / kepada WP tertentu, sesuai aturan berdasarkan PMK.
Artikel ini bersumber dari Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 38 tahun 2008 pasal 4(1,2,3) tentang Objek Pajak Penghasilan, semoga artikel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi.
terimakasih.
Akuntansi Itu Mudah - Memahami akuntansi dengan kesederhanaanTerimakasih sudah menyempatkan waktu membaca artikel Objek Pajak Penghasilan pada blog kami. Harapan kami semoga artikel ini dapat memberikan nilai tambah untuk anda. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan guna kemajuan blog kami di masa depan, silahkan menuju page contact us. Sukses untuk anda. Oni Zamroni

 Related on Objek Pajak Penghasilan
Biaya Upah Tenaga Kerja Langsung – Direct labor
Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya tenaga kerja langsung atau upah langsung (direct labor). Sebagaimana bahan baku langsung (direct material), upah langsung merupakan biaya tenaga kerja yang digunakan dalam produksi
Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Kontraktor
Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Kontraktor Berikut ini akan disajikan artikel mengenai contoh laporan keuangan perusahaan jasa kontraktor atau konstruksi yang saya dapatkan dari list perusahaan Bursa Efek Jakarta (idx.co.id). Laporan
Kamus Istilah Akuntansi Bagian W
Kamus Istilah Akuntansi Bagian W Working capital > Modal kerja > Kelebihan total aktiva lancar atas total kewajiban lancar pada suatu saat tertentu. Work in process inventory > Persediaan
Artikel Akuntansi
Artikel Akuntansi Akuntansi merupakan ilmu yang sangat dinamis dari waktu kewaktu selalu ada saja yang berubah dari sisi aturan yang diterapkan oleh para ilmuan dibidang akuntansi. Tapi secara garis

Related Searches : , , , , ,
Selamat datang di akuntansiitumudah.com
Like and Share!

Social PopUP by Timersys
Home | Archive | About Us | Contact Us | Referensi Situs | Privacy Policy | Sitemap | Copyright © Akuntansi Itu Mudah 2014. All Rights Reserved.