Home | Archive | About Us | Contact Us | Submit Article       



Home » Pajak » Pajak PPh 23 » Pajak Penghasilan – PPh Pasal 23


Pajak Penghasilan – PPh Pasal 23

Category on Pajak PPh 23


Pengertian PPh Pasal 23

Oleh : Agus Sulaeman

PPh Pasal 23 dapat didefinisikan sebagai pajak yang dipungut (dipotong) dari penghasilan yang bersumber dari modal, penghargaan, penyerahan hadiah atau jasa, adalah terkecuali penghasilan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemungut/Pemotong dan yang Dipungut/Dipotong dalam PPh Psl 23

1. Berikut ini adalah Penerima Penghasilan (Pendapatan) yang Dipotong PPh Pasal 23:

a. Wajib Pajak dalam negeri;

b. Bentuk Usaha Tetap

2. Sedangkan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sbb:

a. badan pemerintahan;

b. penyelenggaraan kegiatan;

c. SPBDN (Subjek Pajak Badan Dalam Negeri);

d. BUT (Bentuk Usaha Tetap);

e. perwakilan perusahaan dari luar negeri;

f. WPOP dalam negeri yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh DJP.

Pajak Penghasilan - PPh Pasal 23

Objek beserta Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berlaku

1. 15% dari penghasilan bruto atas:

a. dividen kecuali dividen yang telag dibagikan kepada OP dikenakan final, Royallti, dan bunga;

b. hadiah serta penghargaan kecuali yang telah dipungut sebagai objek dari Pajak Penghasilan pasal 21.

2. 2% dari penghasilan bruto dari sewa dan pendapatan lain yang berhubungan dengan penggunaan/pemakaian harta selain sewa tanah serta/atau bangunan.

3. 2% dari penghasilan bruto atas upah/imbalan/penggantian jasa teknik, konstruksi, manajemen, dan juga konsultan.

4. 2% dari penghasilan bruto atas upah/imbalan jasa lainnya, seperti contoh jasa-jasa dibawah ini:

a. Penilai;

b. Aktuaris;

c. Pembukuan, akuntansi, dan pernyataan pendapat/asestasi laporan keuangan;

d. Perancang;

e. Pengeboran dibidang minyak dan gas selain yg dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap;

f. Penunjang dibidang penambangan minyak dan gas;

g. Penambangan serta jasa pendukung dibidang penambangan kecuali migas;

h. Penunjang dibidang bandar udara dan penerbangan;

i. Penebangan hutan

j. Pengolahan limbah

k. Outsourching/penyedia jasa tenaga kerja

l. Perantara serta/atau keagenan;

m. Jasa yang bergerak dibidang perdagangan seperti saham, wesel, cek, obligasi, dll (surat berharga), selain yang dilakukan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);

n. Penyimpanan/penitipan/kustodian, selain yang dilakukan KSEI;

o. Sulih suara/Dubbing/Pengisian suara;

p. Mixing film;

q. Jasa yang berhubungan dengan software-software/perangkat lunak komputer, termasuk perbaikan, pemeliharaan, dan perawatan;

r. Jasa pemasangan (instalasi) mesin, listrik, peralatan, gas, air, telepon, AC, TV kabel, kecuali yg dilakukan oleh WP yg ruang lingkupnya bergerak dibidang konstruksi serta mempunyai izin yang sah / sertifikasi sebagai perusahaan/pengusaha konstruksi;

s. Jasa Perawatan / pemeliharaan mesin, listrik, telepon, gas. peralatan, air, AC, serta TV kabel, kecuali yang dilakukan WP yang bergerak dibidang konstruksi yang mempunyai izin  / sertifikasi sebagai perusahaan/pengusaha konstruksi;

t. Maklon

u. Penyelidikan serta keamanan;

v. Penyelenggara kegiatan / event organizer;

w. Jasa pengepakan;

x. Jasa yang menyediaan tempat / waktu pada/media massa, luar ruangan/media lainnya yang bertujuan untuk menyampaikan informasi (Iklan dll);

y. Pembasmian hama;

z. Kebersihan / cleaning service;

za. Tata boga atau Katering  .

5. Jika tidak memiliki NPWP maka penghasilan yang dipotong tarifnya dikenakan 100% lebih tinggi daripada tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 (  )

6. Jumlah bruto pada PPH Pasal 23 dapat diartikan sebagai seluruh jumlah pendapatan yg dibayarkan, atau disediakan untuk di bayarkan, atau telah habis batas akhir /jatuh temponya pembayaran oleh BP / Badan Pemerintah, SPDN, penyelenggara kegiatan, BUT, / perwakilan perusahaan LN lainnya kepada WP dalam negeri / BUT, kecuali:

a. Pembayaran upah, honorarium, gaji,  tunjangan serta pembayaran lainnya sebagai imbalan/penggantian yang berhubungan dengan pekerjaan yg dibayarkan oleh WP Outsourching / penyedia TK kepada TK yang telah melakukan pekerjaan, atas dasar kontrak dengan para pengguna jasa;

b. Pembayaran atas pembelian/pengadaan barang dan/atau material (dapat dibuktikan dengan adanya faktur pembelian ),

c. Pembayaran kepada/untuk pihak ke-2 (sebagai perantara) kemudian selanjutnya dibayarkan pada pihak ke-3 (dapat dibuktikan dengan adanya faktur tagihan dari pihak ke-3 dengan disertai perjanjian tertulis/kontrak);

d. Pembayaran imbalan/penggantian biaya adalah penggantian pembayaran dengan jumlah sebesar yg sebenarnya /aktual telah di bayarkan oleh pihak ke-2 kepada pihak ke-3 (dapat dibuktikan dengan adanya faktur tagihan dan/atau ada bukti pembayaran, yg telah dibayarkan untuk/kepada pihak ke-3).

Jumlah bruto diatas tidak berlaku jika:

a. Atas penghasilan dari atau yang dibayarkan berhubungan dengan penyedia jasa katering;

b. Dalam perihal penghasilan yang telah dibayarkan berhubungan dengan jasa, dan telah dikenakan atau menjadi objek pajak yang sifatnya final; Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang yaitu menggunakan jumlah penghasilan bruto kecuali PPN (tidak/bukan termasuk PPN)

Yang dikecualikan dari Pemungutan/Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 :

1. Pendapatan yang dibayar dan/atau terhutang kepada bank; hal ini sesuai dengan PPH Pasal 23 ayat 4 pada huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008;

2. Sewa yang dibayarkan / terutang berhubungan dengan SGU dengan hak untuk membeli sebagai lessee (hak opsi);

3. Bagian laba atau Dividen yang diterima / diperoleh  sebagai WPDN, koperasi,

BUMN/BUMD, dari modal yang disertakan daripada badan usaha yg didirikan serta berkedudukan dan bertempat di Indonesia

dengan syarat:

a. dividen yang bersumber dari cadangan retained earning / laba yg ditahan;

b. bagi PT, Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, kepemilikan saham daripada badan yg memberikan jumlah dividen minimal

25%  dari total jumlah modal yg disetor;

c. Bagian laba yg diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas

saham-saham, perkumpulan, persekutuan, kongsi dan firma termasuk pemegang unit penyertaan kontrak

investasi kolektif;

d. Sisa Hasil Usaha koperasi yang di bayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai

penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Saat Terhutang Pajak, Batas akhir Penyetoran pajak teutang, dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 :

1. Saat terutang Pajak penghasilan Pasal 23 adalah akhir bulan dimana dilakukannya pembayaran, atau disediakan pembayarannya, atau telah berakhirnya batas pembayarannya, hal ini tergantung pada peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

2. Pajak penghasilan Pasal 23 disetorkan oleh Pemungut/Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim selanjutnya setelah bulan disaat terjadinya terutang pajak.

3. SPT Masa dilaporkan ke KPP setempat, selambat-lambatnya 20 hari yaitu sesedah Masa Pajak ybs berakhir.

Jika jatuh tempo batas akhir untuk pelaporan ataupun penyetoran PPH Pasal 23 ybs bertepatan dengan tanggal merah / hari libur / hari sabtu / libur nasional, maka penyetoran ataupun pelaporan bisa dilakukan pada/ dihari kerja selanjutnya.

Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

Bukti Potong (BP) pajak penghasilan Pasal 23 HARUS / WAJIB diberikan kepada WP Badan atau WPOP oleh Pihak pemotong pajak.

Nah selesai sudah pembahasan artikel tentang PPh pasal 23, semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan terimakasih. Lihat informasi lainnya, Kegiatan Membangun Sendiri dan Kumpulan Password Database eSPT Pajak Terbaru.

Akuntansi Itu Mudah - Memahami akuntansi dengan kesederhanaanTerimakasih sudah menyempatkan waktu membaca artikel Pajak Penghasilan – PPh Pasal 23 pada blog kami. Harapan kami semoga artikel ini dapat memberikan nilai tambah untuk anda. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan guna kemajuan blog kami di masa depan, silahkan menuju page contact us. Sukses untuk anda. Oni Zamroni

 Related on Pajak Penghasilan – PPh Pasal 23
Informasi Akuntansi
Informasi Akuntansi Baca selengkapnya …
Kurs Pajak Mingguan Update
Kurs Pajak Mingguan Kurs pajak mingguan. Berikut adalah daftar nilai kurs mingguan yang digunakan sebagai pelunasan Bea Meterai (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
Penyusutan Aktiva Tetap
Dasar Penyusutan Aktiva Tetap Diposting oleh Oni Zamroni Aktiva tetap terdiri dari bangunan, mesin pabrik, peralatan pabrik, perabot kantor, kendaraan, dan perlengkapan. Harta yang tergolong aktiva tetap memiliki umur
Akuntansi Perusahaan Dagang
Bagaimana Pencatatan Akuntansi untuk Perusahaan Dagang? Akuntansi perusahaan dagang harus memiliki sistem untuk mencatat penerimaan barang dagang, menyajikan informasi mengenai persediaan barang dagang yang akan dijual, serta mencatat penjualan

Related Searches : , , ,
Home | Archive | About Us | Contact Us | Referensi Situs | Privacy Policy | Sitemap | Copyright © Akuntansi Itu Mudah 2014. All Rights Reserved.