Home | Archive | About Us | Contact Us | Submit Article       



Home » Pajak » Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 » PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Gedung dan atau Bangunan


PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Gedung dan atau Bangunan

Category on Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2


PPH Pasal 4 (2) atas Persewaan Gedung dan/atau Bangunan

Oleh : Agus Sulaeman

PPh Pasal 4 ayat 2. Pembahasan kali ini mengenai Pajak Penghasilan / PPh Pasal 4 ayat 2 tentang Persewaan Gedung dan / atau Bangunan dimana seperti yang telah anda ketahui semua yang menjadi subjek Pajak PPH adalah Orang Pribadi atau Badan, BUT, dll. sedangkan untuk tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini adalah 10 % dari Dasar Pengenaan Pajaknya, baiklah langsung saja ke pembahasan.. Selamat membaca :).

Pemotong PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan

Jika penyewa bukan orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan maka penyewa wajib memotong pajak yang terutang dari pihak yang menyewakan, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 4 (2) tersebut serta wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang memberi sewa / yang menyewakan.

PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Gedung dan atau Bangunan

Kapan diakuinya hutang pajak pph pasal 4 (2) ?

Pengakuan hutang pajaknya atas Pph ini diakui pada saat pembayaran atau pada saat dicatatnya hutang sewa, tergantung mana yang terlebih dahulu.

Kapan penyetoran dan pelaporan harus dilakukan?

  • Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dengan menggunakan SSP.
  • Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dan tentu saja dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.

Bagaimana jika penyewa adalah orang pribadi dan bukan PKP?

  • Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dengan menggunakan SSP.
  • Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dan tentu saja dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.

Contoh Pencatatan Jurnal atas pemotongan PPH pasal 4 ayat 2:

PT. PBB adalah PKP yang mempunyai 2 gedung, yaitu gedung A dan gedung B, gedung A adalah kantor yang digunakan sendiri oleh PT. PBB sedangkan gedung B disewakan kepada PT. ACC untuk digunakan sebagai gudang. Tarif sewa gedung B adalah Rp. 220.000.000,- (sudah termasuk PPN).

maka dengan demikian PT. ACC harus memotong PPh Pasal 4 (2) atas persewaan gedung dari PT. PBB sesuai tarif yang berlaku yaitu 10 %, kemudian menyetorkan dan melaporkannya.

  • Tarif sewa gedung B plus PPN Rp. 220.000.000,-

Hal ini berarti :

DPP Rp. 200.000.000,-
PPN Rp.   20.000.000,- +
Jumlah Rp. 220.000.000,-

maka PPh pasal 4 (2) yang dipotong PT. ACC adalah Sbb :

= (Rp. 200.000.000,- x 10% )

=   Rp.   20.000.000,-

Jurnal yang dicatat oleh PT. PBB adalah :

(D) Kas / Bank                                     Rp. 220.000.000,-

(D) Potongan PPh pasal 4 (2)       Rp.   20.000.000,-

(K) Pendapatan Sewa Gedung       Rp. 200.000.000,-

(K) PPN Keluaran                               Rp.   20.000.000,-

Bagaimana Jika yang menyewakan bukan PKP?

Misal :

PT. AAA bukan PKP dan Menyewakan gedung kepada PT. ZZZ dengan nilai Rp. 50.000.000,-

maka PPh pasal 4 (2) yang dipotong PT. ZZZ adalah Sbb :

= (Rp. 50.000.000,- x 10% )

= Rp. 5.000.000,-]

Jurnal yang dicatat oleh PT.  ZZZ adalah :

(D) Kas / Bank                                             Rp. 45.000.000,-

(D) Potongan PPH pasal 4 (2)               Rp.   5.000.000,-

(K) Pendapatan Sewa Gedung               Rp. 50.000.000,-

Sekian pembahasan tentang PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan tanah dan Bangunan, semoga bermanfaat :). Baca referensi lainnya, PBB Pajak Bumi dan Bangunan dan Kurs Tengah BI Per 31 Desember 2012.

Akuntansi Itu Mudah - Memahami akuntansi dengan kesederhanaanTerimakasih sudah menyempatkan waktu membaca artikel PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Gedung dan atau Bangunan pada blog kami. Harapan kami semoga artikel ini dapat memberikan nilai tambah untuk anda. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan guna kemajuan blog kami di masa depan, silahkan menuju page contact us. Sukses untuk anda. Oni Zamroni

 Related on PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Gedung dan atau Bangunan
Istilah Akuntansi Indonesia Inggris
Istilah Akuntansi Bagian G General journal > Jurnal umum > Formulir dua lajur untuk mencatat ayat-ayat jurnal yang tidak masuk ke dalam jurnak khusus. General ledger > Buku besar
Kurs Pajak Bulan Februari 2014
Kurs Pajak Bulan Februari 2014 Berikut adalah daftar kurs pajak untuk periode bulan Februari 2014 yang diambil dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 09/KM.11/2014
Tarif Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 untuk Dokter
Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Bagi Dokter? Oleh : Agus Sulaeman PPh 21 untuk Dokter adalah pajak atas income/pendapatan yang diterima WP. Sedangkan penghasilan itu sendiri dapat diartikan sebagai
Kamus Istilah Akuntansi Bagian Z
Kamus Istilah Akuntansi Bagian Z Zero-base budgeting > Penganggaran dasar nol. Suatu konsep penyusunan anggaran, dimana semua tingkatan manajemen disyaratkan mulai dari nol dan mengestimasi data anggaran seolah-olah belum

Related Searches : , , ,
Home | Archive | About Us | Contact Us | Referensi Situs | Privacy Policy | Sitemap | Copyright © Akuntansi Itu Mudah 2014. All Rights Reserved.